Sejarah Sistem Kerja Tanam Paksa (1830 - 1870)

Sejarah Sistem Kerja Tanam Paksa (1830 - 1870). Pada Tahun 1830, Pemerintah Hindia Belanda mengangkat Johanes Van den Bosch sebagai gubernur jendral di Jawa, pada masa itu Pemerintah hindia belanda sedang dalam kesulitan ekonomi akibat perang Jawa (Perang Diponegoro) pada tahun 1825 - 1830. Van den Bosch diangkat dengan dibebani Tugas utama yakni memulihkan keadaan perekonomian pemerintah Hindia Belanda.

Akhirnya gubernur jendral baru ini berpikir tentang bagaimana cara memulihkan kas hindia belanda. Lalu timbulah ide sebuah sistem tanam paksa (cultuur stelsel) sebagai solusi mengatasi keuangan Hindia Belanda.

gambar Sejarah Sistem Kerja Tanam Paksa (1830 - 1870)
sistem kerja tanam paksa
Konsep Cultuur Stelsel sistem kerja tanam paksa
Prinsip sistem ini adalah penggantian pemberian pajak, yang tadinya berupa uang dari rakyat berubah menjadi berbentuk barang (natura). Dimana artinya para petani diwajibkan untuk membayar pajak dengan hasil bumi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan sistem ini diharapkan bahwa pungutan pajak berbentuk hasil bumi ini akan memulihkan perekonomian pemerintah Hindia Belanda. Menurut van den Bosch sistem ini akan meningkatkan ekspor rempah-rempah setiap tahunnya. Beberapa jenis tanaman dagang tersebut meliputi : gula, nila, teh, tembakau, kopi, kayu manis, juga kapas yang merupakan kehasan hasil bumi tanah Indonesia bahkan hingga sekarang.

Ketentuan sistem tanam paksa ini diatur dalam staatsblad yang memuat antara lainya 
  1. Sesuai persetujuan bersama, petani akan menyediakan sebagian dari tanahnya untuk ditanami tanaman tanaman dagang yang bisa diekspor pada pemerintah hindia belanda.
  2. Bagian dari tanah pertanian yang disediakan oleh penduduk tidak boleh lebih dari 1/5 bagian dari tanah yang dikelola oleh penduduk desa.
  3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagang, tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi.
  4. Bagian tanah yang diserahkan untuk tanaman dagang tidak dikenai pajak tanah.
  5. Tanaman dagang yang dihasilkan wajib diserahkan pada pemerintah Hindia Belanda sebagai pajak yang telah ditentukan sesuai perjanjian sebelumnya. Bila hasil penjualan tanaman itu melebihi nilai pajak yang ditentukan, maka pemerintah Hindia Belanda berkewajiban untuk mengembalikan selisih positifnya pada petani. 
  6. Kegagalan panen tanaman dagang, kerugiaanya ditanggung oleh pemerintah Hindia Belanda. Kecuali kegagalan itu karena keteledoran atau kemalasan petani.
  7. Penduduk desa akan mengerjakan tanah tanahnya dibawah pengawasan kepala kepala mereka. Pegawai Belanda hanya mengawasi penyerahan hasil bumi pada pemerintah.
Terjadinya Penyelewengan
Sistem kerja tanam paksa mungkin sejatinya tidak terlalu memberatkan untuk para petani karena Mereka petani masih dapat menanam tanaman untuk keperluan sehari hari mereka. Namun sayangnya pada kenyataanya terjadi banyak sekali penyimpangan dan kecurangan di lapangan yang dilakukan mulai dari pengawas, Bupati, Kepala Desa, hingga mandor yang bertugas.

Contoh penyimpangan yang banyak terjadi adalah penanaman tenaman dagang bisa melebihi 1/2 dari lahan petani, petani dipaksa untuk menanam tanaman dagang sehingga mereka kesulitan untuk makan, dan pajak yang seharusnya dibebaskan tetap dikenakan pada para petani.

Kegagalan panen juga akhirnya menjadi beban petani. Pada masa Kerja Tanam Paksa (1830 - 1870) saat itu Petani hidup amat teramat sulit. Penyimpangan penyimpangan tersebut disebabkan oleh adanya hadiah finansial atau cultuurprocenten untuk para Bupati, kepala desa, dan pengawas Belanda yang wilayahnya banyak memberi masukan hasil bumi.

Akibatnya para kepala desa berlomba lomba untuk memaksa petaninya bekerja dengan amat keras. Pada masa itu pengawasan dari pemerintah Hindia Belanda amat lemah sehingga para mandor tani di lapangan dapat saja berbuat seenak udel sendiri terhadap paara petani.

Menurut Gonggrijp, era tanam paksa dari tahun 1830 - 1850 adalah tahun paling berat buat petani Jawa. Dia menyamakan tanam paksa sama dengan kerja rodi untuk membuat jalan atau jembatan.

Era Berakhirnya Tanam Paksa
Sebelum tahun 1850, rakyat di negeri Belanda tidak tahu menahu mengenai penderitaan petani. Hingga ahirnya setelah tahun 1850, berita berita mengenai kekejaman tanam paksa mulai terdengar di negri Belanda. Hingga membuat banyak tokoh Belanda (terutama dari fraksi Liberal) mengecam tindakan pemerintah Hindia Belanda.

Perdebatan inipun muncul di forum forum Internasional. Dimana pada Tahun 1860 muncul sebuah buku yang berjudul Max Havelaar, ditulis oleh seorang Belanda yang tinggal di Indonesia bernama Eduard Dowes Dekker.

Artikel terkait Sejarah Gerakan Buruh Dari Waktu Ke Waktu

Bukunya tersebut berupa sebuah novel yang berkisah mengenai penderitaan rakyat Indonesia dibawah era tanam paksa. Diyakini kisah dalam buku ini diambil dari pengalaman Dowes Dekker waktu menjadi pegawai pemerintah di Lebak. Buku ini membuka mata penduduk di Negri Belanda maupun Eropa.

Tahun 1860 an, partai Liberal memenangkan pemilihan di Belanda, akibatnya asa liberal mulai diberlakukan di Belanda dan negara jajahan. Hingga ahirnya di tahun 1870, sistem kerja tanam paksa murni dihapuskan dan dimulailah era pemerintahan liberal di Hindia Belanda. Source Yulius Adi - The Man From The Past

Terimakasih telah membaca artikel | Sejarah Sistem Kerja Tanam Paksa (1830 - 1870) | Silahkan boleh di Share.

Related Articles :