Isi makna 4 Pilar Kebangsaan Indonesia dan cara menjaganya

4 Pilar Kebangsaan Indonesia adalah merupakan tiang penyangga (soko guru) yang kokoh  agar rakyat Indonesia dapat merasa nyaman, aman, tentram, dan juga sejahtera, serta dapat menghindarkan dari berbagai macam gangguan dan juga bencana baik dari dalam maupun luar Indonesia.

Di setiap Negara tentunya mempunyai sistem keyakinan (belief system) atau filosofi (philosophische grondslag) yang didalamnya berisi sebuah konsep, prinsip, serta nilai - nilai yang dianut oleh masyarakatnya. Nah tentunya Filosofi dan juga prinsip keyakinan yang dianut oleh suatu Negara tersebut digunakan untuk landasan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara.

Suatu pilar kebangsaan haruslah kokoh dan juga kuat guna menangkal berbagai bentuk ancaman dan juga gangguan, baik yang dating dari dalam maupun dari luar Indonesia tentunya. Pilar dari kebangsaan Indonesia belief system haruslah dapat menjamin terwujudnya ketertiban, keamanan, kenyamanan, keadilan, dan juga kesejahteraan bagi seluruh warga Negara tanpa terkecuali.
pilar kebangsaan dan cara menjaganya
4 pilar kebangsaan dan cara menjaganya
Isi dan makna 4 Pilar Kebangsaan Indonesia

1. Pancasila

Pilar yang pertama adalah Pancasila. Pancasila adalah merupakan pilar pertama dari empat pilar kebangsaaan indonesia yang fungsinya sebagai pengokoh negara. Pemikiran utama mengapa Pancasila memiliki peran utama sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara karena adalah sila yang terdapat dalam Pancasila itu sendiri yang menjadi belief system.

Negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan juga agama, sehingga dibutuhkan belief system yang dapat mengakomodir keanekaragaman tersebut. Karena itu Pancasila dianggap sebagai pilar negara Indonesia yang pluralistik.

Sila Pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa” diterima dan diakui oleh semua agama yang diakui di Indonesia dan menjadi common denominator.

Pada sila kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Sila ini adalah merupakan pernyataan dan juga  penghormatan terhadap hak asasi Manusia. Semua warga negara tanpa terkecuali memiliki harkat dan martabat yang sama merata secara adil dan beradab.

2. Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 adalah merupakan pilar kedua dari empat pilar kebangsaan Indonesia. Masyarakat Indonesia perlu memahami makna yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tidak memahami prinsip yang ada pada pembukaan UUD 1945, maka tidak mungkin dapat melakukan evaluasi terhadap pasal-pasal yang ada pada batang tubuh UUD 45 yang menjadi derivatnya (kata berimbuhan, kata turunanya)

Baca juga : Sejarah lahirnya Pancasila dan isi UUD 45 

3. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Didunia ini terdapat banyak bentuk Negara dan Negara Indonesia melalui pendirinya telah memilih bentuk Negara Indonesia adalah Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI.
Para pendiri bangsa Negara Indonesia telah memilih negara kesatuan sebagai bentuk negara Indonesia melalui berbagai macam pertimbangan dan alasan dipilihnya. 

Alasan utama para pendiri bangsa Indonesia hingga akhirnya memilih bentuk negara kesatuan adalah karena factor sejarah dari strategi pecah belah (devide et impera) yang pernah dilakukan oleh penjajah Belanda untuk memecah belah Indonesia, karena pada saat itu Indonesia belum bersatu karena masih dibawah penjajahan.

Setelah negara Indonesia berbentuk negara kesatuan, taktik pecah belah tersebut TERBUKTI dapat dipatahkan hingga sekarang. Selama Negara Indonesia masih berbentuk kesatuan jangan harap untuk bisa memecah belah Negara ini dengan cara apapun. 

4. Bhinneka Tunggal Ika

Semboya Negara Indonesia adalah “Bhineka Tunggal Ika” yang memiliki arti “Berbeda-beda tetapi tetap satu jua”. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini pertamakalinya diungkapkan oleh seorang pujangga dari kerjaan Majapahit yang bernama Mpu Tantular, pada masa pemerintahan Raja Hayamwuruk sekitar tahun 1350 - 1389.

Semboyan (sesanti) tersebut dituangkan kedalam karyanya yaitu Kakawin Sutasoma, yang berbunyi “Bhinna Ika Tungga Ika, tan hana dharma mangrwa” yang memiliki arti  “Berbeda-beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang mendua”.

Pada masa Pemerintahan kerajaan Majapahit sesanti tersebut menjadi prinsip hidup mereka. Hal tersebut dilakukan guna untuk mengantisipasi segala perpecahan di masyarakatnya yang memang pada masa itu juga terdapat keanekaragaman agama.  Dimasa Pemerintahan kerajaan Majapait, Masyarakatnya juga berbeda agama, namun akan tetapi mereka tetap satu dalam pengabdian.

Menjaga 4 Pilar Kebangsaan

Menurut beberapa kalangan yang dating dari para ahli, untuk menjaga 4 pilar kebangsaan agar tetap kokoh sebagai soko guru dibutuhkan banyak pendekatan khusus, diantaranya adalah pendekatan Kultural, Pendekatan Edukatif, Hukum, dan juga pendekatan Struktural.

1. Pendekatan Kultural

Pendekatan kultural untuk menjaga 4 pilar kebangsaan dapat dilakukan dengan memperkenalkan budaya dan juga kearifan lokal yang lebih mendalam kepada generasi muda Indonesia. Hal ini bertujuan agar dapat membentuk generasi muda Indonesia yang nantinya akan lebih mengedepankan norma - norma dan budaya bangsa. Artinya ditangan Pemuda ini nantinya pembangunan dan teknologi harus dapat berjalan bersama dengan memperhatikan potensi dan kekayaan budaya tanpa mengeliminasi adat istiadat yang ada.

2. Pendekatan Edukatif

Pendekatan edukatif sangat diperlukan untuk menjaga 4 pilar kebangsaan tersebut guna memberikan edukasi yang baik dan layak kepada generasi muda penerus bangsa ini. Hal ini diharapkan untuk dapat mengurangi tindakan kekerasan yang menjurus ke arah kriminal yang mungkin dilakukan generasi muda, seperti misalnya tawuran, pencurian, hingga tindakan menghilangkan nyawa oranglain.

Lembaga pendidikan seperti sekolah ataupun keluarga menjadi faktor penentu bagi generasi muda. Karena sekolah dan juga orang tua harus dapat memberikan wadah yang baik bagi kelangsungan generasi muda penurus bangsa.

3. Pendekatan Hukum

Pendekatan hukum merupakan bentuk tindakan tegas terhadap segala tindak kekerasan, misalnya tawuran, pelaku bully, dan lainya. Norma hukum hanya dapat berfungsi bila ditegakkan dengan tegas untuk memberikan efek jera bagi para pelaku tindak kekerasan dan juga kriminal.

4. Pendekatan Struktural

Pendekatan struktural dapat dimulai dari Ketua Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), kepala desa, camat, lurah sampai kepada tingkat Bupati/wali kota hingga gubernur. Kegiatan-kegiatan yang dapat mempersatukan masyarakatnya harus selalu diupayakan oleh lembaga sosial dan juga aparatur negara tersebut.

Demikian Isi dan juga makna 4 Pilar Kebangsaan Indonesia dan juga bagaimana cara menjaga keutuhanya. Semoga menambah wawasan. 

Artikel terkait